Selasa, 08 April 2014

Tulisan 8-Pemerintah Prosubsidi BBM


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah lebih mengutamakan subsidi energi termasuk subsidi bahan bakar minyak ketimbang subsidi nonenergi seperti untuk pangan, pupuk, dan benih. Subsidi energi APBN 2013 naik Rp 72,39 triliun, sementara untuk nonenergi malah turun Rp 247,5 miliar.
Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dalam keterangan pers menjelaskan APBN 2013, di Jakarta, Senin (29/10/2013), menegaskan, subsidi energi dalam APBN 2013 ditetapkan Rp 274,74 triliun. Subsidi energi ini yakni subsidi BBM, elpiji, dan bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp 193,8 triliun serta subsidi listrik Rp 80,94 triliun.
Subsidi energi ini naik Rp 72,39 triliun dibandingkan dengan subsidi APBN-P 2012 sebesar Rp 202,35 triliun. Subsidi energi untuk BBM, elpiji, dan BBN naik dari Rp 137,38 triliun menjadi Rp 193,8 triliun. Subsidi untuk listrik naik dari Rp 64,97 triliun menjadi Rp 80,94 triliun.
Sementara itu subsidi nonenergi yang lebih langsung dinikmati masyarakat banyak, seperti subsidi pangan, pupuk, benih, dan anggaran pelayanan publik (PSO), malah turun Rp 240 miliar dari Rp 42,72 triliun jadi Rp 42,48 triliun tahun 2013.
Jika lebih dirinci, subsidi untuk pangan pada APBN 2013 turun dari Rp 20,93 triliun menjadi Rp 17,2 triliun dan PSO seperti untuk kereta api juga turun dari Rp 2,15 triliun ke Rp 1,52 triliun. Subsidi pupuk naik dari Rp 13,96 triliun menjadi Rp 16,23 triliun dan subsidi benih naik dari Rp 130 miliar ke Rp 1,45 triliun.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, pemerintah punya kewenangan untuk penyesuaian harga BBM tahun 2013 untuk menekan subsidi BBM. Namun, hal itu sulit dilakukan karena BBM sudah menjadi komoditas politik menjelang Pemilihan Umum 2014. Bagi partai penguasa, waktu kenaikan bisa diulur sampai waktu tertentu. Bagi partai oposisi, masih ada ruang menjegal kebijakan kenaikan harga BBM.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono menyatakan, pemerintah punya kewenangan menaikkan harga BBM. Namun, ia ragu apakah itu benar-benar bisa dilakukan tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena postur anggaran tetap harus meminta persetujuan DPR.
Tony mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi sejak awal tahun 2013. Ini lebih rasional secara ekonomi-sosial karena inflasi masih rendah.
”Kenaikan di awal tahun 2013 cukup beralasan karena kita punya modal cukup, yakni inflasi masih rendah, 4,5 persen. Kalau hingga akhir tahun inflasi sampai 6 persen, masyarakat masih kuat,” kata Tony.
Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir, Senin, di Jakarta, menyatakan, sistem pemantauan dan pengendalian BBM berbasis teknologi informasi akan diterapkan di semua stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di Indonesia
Analisis :
Dalam artikel ini, Pemerintah lebih mengutamakan subsidi energi termasuk subsidi bahan bakar minyak ketimbang subsidi nonenergi seperti untuk pangan, pupuk, dan benih. Subsidi energi APBN 2013 naik Rp 72,39 triliun, sementara untuk nonenergi malah turun Rp 247,5 miliar.
Kenaikan harga BBM bersubsidi sejak awal tahun 2013. Ini lebih rasional secara ekonomi-sosial karena inflasi masih rendah.
Sistem pemantauan dan pengendalian BBM berbasis teknologi informasi akan diterapkan di semua stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di Indonesia.
Sumber :

0 komentar:

Poskan Komentar